Perdebatan
Fatwa MUI 2021 tentang Kripto: Tiga Butir Keputusan dan Cara Membacanya
"Kripto haram" hanya separuh cerita. Keputusan Ijtima Ulama 2021 memisahkan kripto sebagai mata uang dan sebagai komoditas, dengan syarat yang jelas.
Setiap kali kripto ramai dibicarakan, potongan kalimat "kripto haram menurut MUI" ikut beredar. Potongan itu tidak salah, tetapi juga tidak utuh. Keputusan yang dimaksud terdiri dari tiga butir, dan butir terakhirnya justru membuka kemungkinan yang berbeda. Tulisan ini merangkum isi keputusan tersebut, menjelaskan istilah-istilahnya, dan menunjukkan bagaimana orang bisa sampai pada kesimpulan yang berlainan dari teks yang sama. Kami bukan lembaga fatwa; untuk keputusan pribadi, rujuklah ulama atau lembaga yang Anda percaya.
Forum dan waktunya
Keputusan ini lahir dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 9–11 November 2021. Hasilnya dipublikasikan di situs resmi MUI pada 12 November 2021 dengan judul keputusan fatwa hukum uang kripto atau cryptocurrency.
Tiga butir keputusan
Berikut isi ketiga butir sebagaimana dimuat MUI, dikutip apa adanya:
Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
Butir 1
Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i.
Butir 2
Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.
Butir 3
Kamus kecil istilah dalam keputusan
| Istilah | Arti sederhana | Kaitannya dengan kripto |
|---|---|---|
| Gharar | Ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam akad | Nilai yang sangat fluktuatif dan tidak jelas dasarnya |
| Dharar | Bahaya atau kerugian bagi salah satu pihak atau masyarakat | Potensi kerugian besar dan penyalahgunaan |
| Qimar | Unsur taruhan atau perjudian | Keuntungan yang bergantung pada spekulasi semata |
| Sil’ah | Barang yang sah menjadi objek jual beli | Apakah token memenuhi syarat sebagai barang yang boleh diperjualbelikan |
| Underlying | Aset atau nilai dasar yang mendukung | Apakah ada sesuatu yang nyata di balik token |
Penjelasan di tabel adalah penyederhanaan kami agar mudah dipahami pembaca umum. Definisi lengkapnya dalam fikih muamalah jauh lebih rinci.
Membaca butir demi butir
Butir 1: sejalan dengan hukum negara
Butir pertama menyangkut kripto sebagai mata uang. Alasannya menyebut langsung undang-undang mata uang dan peraturan Bank Indonesia, sehingga isinya sejalan dengan larangan negara memakai kripto sebagai alat pembayaran. Latar hukumnya kami bahas di mengapa kripto bukan alat pembayaran sah.
Butir 2 dan 3: bersyarat
Dua butir berikutnya menyangkut kripto sebagai komoditas atau aset. Butir 2 menyatakan tidak sah diperjualbelikan bila mengandung unsur-unsur yang dilarang dan tidak memenuhi syarat barang. Butir 3 menyatakan sah bila syarat sebagai barang terpenuhi, ada underlying, dan manfaatnya jelas. Artinya, keputusan ini tidak menyamaratakan semua kripto; ia memberi kriteria.
Mengapa kesimpulan orang bisa berbeda
Sisi A — membaca secara ketat
Sebagian orang menyimpulkan bahwa hampir semua kripto yang diperdagangkan sehari-hari masuk butir 2, karena kebanyakan koin tidak punya aset dasar yang jelas dan harganya didorong spekulasi. Dari sudut ini, menghindari kripto adalah pilihan paling aman.
Sisi B — membaca butir 3 sebagai ruang
Sebagian lain menilai ada token yang punya fungsi dan manfaat nyata, sehingga layak diuji dengan kriteria butir 3. Dari sudut ini, pertanyaannya bukan "kripto halal atau haram", melainkan "token mana, untuk apa, dan dengan cara apa".
Catatan redaksi
Keputusan MUI adalah panduan keagamaan, bukan peraturan negara. Status hukum perdagangan kripto di Indonesia diatur terpisah dan diawasi OJK sejak 10 Januari 2025. Sebaliknya, legalnya perdagangan tidak otomatis menjawab pertanyaan keagamaan. Perdebatan fikih tentang bitcoin juga masih berlangsung di forum lain; misalnya, isu ini diangkat dalam pembahasan fikih muamalah menjelang Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026.
Pertanyaan yang bisa Anda ajukan pada diri sendiri
- Apakah saya membeli token ini karena fungsinya, atau hanya berharap harganya naik?
- Bisakah saya menjelaskan apa yang mendukung nilainya, selain permintaan pembeli berikutnya?
- Apakah cara saya bertransaksi, misalnya dengan leverage atau keluar-masuk dalam hitungan menit, lebih mirip taruhan? Pola ini kami bahas di kripto itu judi atau investasi.
- Sudahkah saya berkonsultasi dengan orang yang memahami fikih muamalah dan juga paham cara kerja aset ini?
Peringatan risiko. Terlepas dari pandangan keagamaan apa pun, aset kripto berisiko tinggi dan harganya bisa jatuh tajam. Ringkasan ini bukan fatwa, bukan nasihat keagamaan, dan bukan anjuran berinvestasi.