Uang & hukum
Mengapa Kripto Bukan Alat Pembayaran Sah di Indonesia
Kripto boleh dimiliki dan diperdagangkan, tetapi tidak boleh dipakai membayar. Dua hal ini diatur oleh lembaga yang berbeda.
Anda mungkin pernah melihat unggahan kafe atau toko daring yang bangga menulis "bisa bayar pakai bitcoin". Di beberapa negara itu hal biasa. Di Indonesia, praktik tersebut berbenturan dengan aturan mata uang. Tulisan ini menjelaskan dasar hukumnya, alasan yang dikemukakan Bank Indonesia, dan apa artinya bagi orang biasa maupun pelaku usaha.
Dasar hukumnya: rupiah untuk setiap pembayaran
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menempatkan rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia. Intinya, transaksi yang bertujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib memakai rupiah, baik tunai maupun nontunai. Pelaku usaha juga wajib mencantumkan harga barang dan jasa dalam rupiah. Ada pengecualian yang disebut dalam undang-undang, misalnya transaksi tertentu dalam rangka APBN, perdagangan internasional, pembiayaan internasional, hibah dari atau ke luar negeri, dan simpanan valuta asing di bank. Kripto tidak termasuk dalam pengecualian itu. Undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana bagi pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah.
Ketentuan tersebut diperinci Bank Indonesia melalui peraturan tentang kewajiban penggunaan rupiah yang terbit pada 2015. Aturan-aturan inilah yang juga dirujuk MUI ketika menilai penggunaan kripto sebagai mata uang dalam Ijtima Ulama 2021.
Sikap Bank Indonesia terhadap virtual currency
Dalam siaran pers Nomor 20/4/DKom tertanggal 13 Januari 2018, Bank Indonesia menyatakan bahwa virtual currency, termasuk bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan karena itu dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Larangan ini bersandar pada dua peraturan: PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Kedua aturan itu melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia memproses transaksi dengan virtual currency.
Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, dan tidak terdapat underlying asset.
Ringkasan alasan Bank Indonesia dalam siaran pers 13 Januari 2018
BI juga menyebut risiko lain: harga yang sangat fluktuatif sehingga rawan menjadi gelembung, serta kerentanan dipakai untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Lalu mengapa kripto boleh diperdagangkan?
Inilah yang sering membingungkan. Larangan BI menyasar fungsi kripto sebagai alat pembayaran. Sebagai aset yang diperjualbelikan, kripto diakui dan diatur. Mula-mula pengaturannya berada di Bappebti, yang sejak 2019 mengizinkan aset kripto diperdagangkan di bursa berjangka komoditas. Sejak 10 Januari 2025, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan PP Nomor 49 Tahun 2024, pengaturan dan pengawasannya beralih ke OJK.
| Pertanyaan | Jawaban singkat | Lembaga terkait |
|---|---|---|
| Boleh membayar belanja dengan kripto? | Tidak | Bank Indonesia |
| Boleh memiliki dan memperdagangkan kripto? | Boleh, lewat penyelenggara berizin/terdaftar | OJK (sejak 10 Januari 2025) |
| Boleh bank memproses transaksi kripto? | Tidak | Bank Indonesia |
| Hasil jual kripto boleh masuk rekening? | Boleh, dalam bentuk rupiah dari penyelenggara | OJK dan bank |
Pro dan kontra aturan ini
Sisi A — yang ingin kripto dibolehkan sebagai alat bayar
Pendukung berargumen larangan membuat Indonesia tertinggal dalam inovasi pembayaran, dan pelaku usaha yang melayani wisatawan atau pembeli luar negeri kehilangan pilihan. Mereka menunjuk negara yang pernah mencoba memakai bitcoin sebagai uang resmi.
Sisi B — yang mendukung larangan
Pendukung aturan menilai rupiah adalah alat kebijakan moneter dan simbol kedaulatan. Jika pembayaran berpindah ke aset yang harganya bisa turun tajam dalam sehari, pedagang dan konsumen sama-sama menanggung risiko, dan bank sentral kehilangan kendali atas peredaran uang.
Catatan redaksi
Dua negara yang sering dijadikan contoh justru sudah mundur. El Salvador mengubah undang-undang bitcoinnya pada Februari 2025 sehingga penerimaan bitcoin tidak lagi wajib, dan Republik Afrika Tengah mencabut adopsinya pada April 2023. Rinciannya ada di tulisan kelebihan dan kekurangan mata uang kripto.
Apa artinya bagi Anda?
Sebagai konsumen
Tawaran "bayar pakai kripto dapat diskon" dari penjual di Indonesia patut dicurigai. Selain melanggar aturan, transaksi seperti ini nyaris tanpa perlindungan: jika barang tidak dikirim, Anda tidak punya jalur pengaduan yang jelas, dan transfer kripto tidak bisa dibatalkan.
Sebagai pelaku usaha
Jangan mencantumkan harga dalam kripto atau menerima kripto sebagai pembayaran. Jika pembeli dari luar negeri hanya punya kripto, mintalah mereka membayar lewat jalur perbankan atau layanan pembayaran berizin dalam rupiah atau valuta asing yang diperbolehkan.
Sebagai pemegang aset
Memiliki kripto tidak dilarang. Ketika ingin memakai nilainya untuk belanja, juallah dulu menjadi rupiah lewat penyelenggara berizin. Langkah-langkahnya ada di cara menukar kripto menjadi rupiah, dan beda kripto dengan saldo dompet digital kami bahas di saldo dompet digital vs aset kripto.
Peringatan risiko. Aset kripto bergerak sangat liar dan nilainya bisa turun sampai nyaris nol. Tulisan ini bahan belajar, bukan ajakan membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. Pakai hanya uang yang benar-benar siap hilang.